Masyarakat Tagih Janji Pengembalian 1032 Ha Lahan Yang di Serobot PT. IIS (ASIAN AGRI)

Kecamatan Merlung – Tanjab Barat pada tahun 1947 merupakan salah satu sentra pangan (beras) masyarakat Jambi, namun kini padi mulai hilang berganti dengan tegakan sawit dan lahan pun sudah banyak dikuasai perusahaan perkebunan sawit, salah satunya  PT. IIS (Asian Agri Group) yang memiliki konsesi seluas 17.500 ha (inti plasma)  dan beroperasi mulai tahun 1990. Dari sekian masalah yang ditimbulkan sebagai dampak baik langsung maupun tidak langsung dari kehadiran perusahaan perkebunan sawit ini, satu diantaranya terkait dengan konflik lahan seluas 1032 ha yang dikuasai oleh PT. IIS secara illegal (dikuatkan dengan hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjabar pada tahun 2002).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat 5 desa di kecamatan Merlung (Desa Merlung, Penyabungan, Lubuk Terap, Pulau Pauh dan Rantau Benar) sejak tahun 1998, seperti dalam bentuk dialogis dengan para pengambil kebijakan, pelaporan tindak kekerasan aparat juga aksi-aksi lapangan lainnya. Namun karena adanya permainan mata antara pemerintah dengan perusahaan hingga saat ini lahan tersebut belum dikembalikan ke masyarakat di 5 desa, walaupun objeknya sudah jelas setelah pengukuran ulang yang dilaksanakan pada tahun 2002.

WALHI Jambi memberikan apresiasi kepada masyarakat di Kecamatan Merlung yang sudah berupaya mengembalikan hak mereka yang direbut perusahaan, dan karenanya juga berdasarkan surat pernyataan masyarakat 5 desa di kecamatan Merlung tertanggal 22 Desember 2011 turut mendukung tuntutan masyarakat sebagai berikut:

1.Mendesak PT. IIS untuk segera mengembalikan lahan masyarakat yang digarap secara illegal seluas 1032 ha ke masyarakat di 5 desa di Kecamatan Merlung.

2.Mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi bermain mata dengan perusahaan hanya demi kepentingan pribadi dan sekelompok orang.

3.Memberikan tenggat waktu 2 minggu kepada pemerintah dan PT. IIS sejak rilis ini disampaikan untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan masyarakat 5 desa di Kecamatan Merlung.

4.Mengingatkan pemerintah dan perusahaan, bahwa jika dalam tenggat waktu tersebut tidak ada I’tikad baik dalam upaya penyelesaian masalah ini, maka masyarakat 5 desa di Kecamatan Merlung akan melakukan aksi penguasaan kembali hak masyarakat dengan cara masyarakat sendiri.

Read more »

Walhi Desak BPN Segera Tuntaskan Sengketa Agraria di Mesuji dan Wilayah Potensi Konflik

Jakarta. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai bahwa kasus Mesuji di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan merupakan pintu pembuka untuk mengungkap seluruh tindak pelanggaran hak atas perolehan tanah dan hak guna usaha (HGU) yang sudah dimiliki oleh perusahaan perkebunan sawit di seluruh wilayah Indonesia khususnya di kedua propinsi tersebut. Kehadiran pihak Badan Pertanahan Nasional ke Mesuji dalam kerangka mendudukan akar persoalan yang terjadi kami kira sangat mendesak ujar Mukri. Karena persoalan pokok yang terjadi di Mesuji terletak pada konteks agraria, bukan pada konteks kekerasan semata. Itu semua hanyalah akibat atau ekses atas terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam dan agaria. Dalam kasus ini kami melihat bahwa Badan Pertanahan masih bertindak sebagai penonton, padahal sepatutnya BPN adalah sebagai pihak yang turut bertanggung jawab secara langsung imbuh Mukri.

Walhi mendesak agar BPN betul-betul berperan aktif dan memulai langkah cepat dalam penuntasan sengketa agraria di Mesuji sebagai bentuk tanggung jawab moral selaku institusi yang telah menerbitkan HGU atas PT. BSMI dan PT. Lampung Inter Pertiwi (LIP) di Propinsi Lampung dan HGU atas PT. Treekreasi Marga Mulya (TMM) dan Sumber Wangi Alam (SWA) di Sumatera Selatan.

Terjadinya konflik di kedua wilayah ini telah mencerminkan bahwa sesungguhnya prinsip clean and clear dalam penerbitan Hak Guna Usaha atas ke empat (4) perusahaan tersebut tidaklah tuntas, khususnya di Lampung. Karena tidak mungkin terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan jika prinsip tersebut tuntas dilaksanakan. Walhi memastikan bahwa ada yang tidak beres dalam proses perolehan tanah dan penerbitan HGU tersebut. Setidaknya ada empat indikator, pertama bahwa terdapat pihak – pihak yang memiliki jumlah dan luas tanah yang sama, kedua bahwa para pihak tersebut bukan satu keluarga, ketiga diantara para pihak tersebut justeru terdapat pihak dari Badan Pertanahan. Ini salah satu letak persoalannya kata Berry Nahdian Forqan selaku Direktur Eksekutif Walhi. Kalau saja para pihak yang memiliki luas tanah yang sama itu adalah satu keluarga bisa masuk akal karena mendapat waris dari leluhur, tapi ini tidak. Terakhir bahwa benar masyarakat diwakili kepala desa menyerahkan lahan untuk diganti rugikan kepada pihak perusahaan, akan tetapi yang terjadi adalah bahwa tanah tidak diganti rugi namun surat tersebut dijadikan landasan oleh perusahaan untuk memohon perubahan izin lokasi. Di dalam poin perubahan atau revisi lokasi disebutkan bahwa lahan plasma dapat dirubah menjadi lahan inti.

Memperjelas keterangan Berry Nahdian Forqan, Mukri selaku Kepala Departemen Advokasi WALHI juga mendesak agar BPN membentuk tim yang khusus bertugas memeriksa cara-cara perolehan HGU di keempat perusahaan dimaksud. Dan harus dipastikan bahwa tim bentukan BPN tidak melibatkan kantor wilayah pertanahan baik di kabupaten maupun propinsi sebagai anggota tim. Mengapa karena bagaimana bisa memperoleh akurasi informasi dan data jika pihak yang juga akan diminta keterangan dan diselidiki dilibatkan dalam tim.

Tanpa mengabaikan unsur pelanggaran HAM terkait kekerasan, yang saat ini diharapkan oleh masyarakat adalah persoalan tanah sebagai substansi pokok akar masalah.

Lebih jauh lanjur Berry, jika BPN membentuk tim, maka tim ini bisa menjadi tim yang akan menyelidiki cara-cara perolehan HGU oleh perusahaan khususnya yang telah diadukan oleh masyakat dari berbagai wilayah kepada pihak BPN untuk segera ditangani. Dan WALHI mendesak agar BPN pada tahun 2012 memberlakukan moratorium pemberian ijin Hak Guna Usaha baru maupun perpanjangan HGU kepada seluruh pemohon. Selama proses moratorium berjalan, BPN hanya fokus memeriksa dan mengevaluasi HGU yang bermasalah dan segera mencabut HGU – HGU bermasalah tersebut.

Read more »

Hentikan Tambang & Pembantaian Di Bima, SBY-Budiono Harus Tanggung Jawab

Tentara Nasional Indonesia dan Polisi lagi-lagi melakukan kekerasan dan pembantaian. Pada 24 Desember 2011, mereka menembaki warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) saat melakukan aksi damai sejak empat hari lalu di pelabuhan Sape.  Mereka menolak hadirnya tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Pemerintah justru mengerahkan pasukan Brimob beserta perlengkapan anti huru hara, yang justru menembaki mereka pagi tadi. 3 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis. Ini menandai puncak konflik antara pemerintah, perusahaan dan korporasi bekerjasama melawan warga negara sepanjang2011.

Penolakan Warga Lambu, Kabupaten Bima terhadap PT SMN telah dilakukandua tahun terakhir. PT  SMN mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) pada2008 selama 25 tahun, yang kemudian diperbaharui Pemerintah Kabupaten Bima IUP bernomor 188/45/357/004/2010, PT SMN dengan luasan 24.980 Hadi kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu dan seluas 14.318 Ha untuk PT. Indo Mineral Cipta Persada yang beroperasi di kecamatan Parado atas ijin Pemerintah pusat. PT Sumber Mineral Nusantara dimiliki sebagian besar sahamnya oleh PT Arc Exploration Ltd dari Australia.

FRAT menyampaikan penolakan karena tambang emas itu akan membahayakan mata pencarian warga. Warga Lambu sebagian besar penduduknya bertani dan nelayan. Tambang itu akan membongkar tanah dan mengganggu sumber air, tentunya akan menggangu pertanian warga. Apalagi perusahaan tak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat. Sejak itu, warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) terus menerus melakukan penolakan. Akhir Januari lalu, sekitar 1500 orang mendatangi camat untuk melakukan penolakan.

Sayangnya tak mendapat tanggapan memuaskan. Bulan berikutnya, ebruari 2011, ribuan warga kembali long march sepanjang 2 kilometer ke kantor camat Lambu.Pemerintah justru mengerahkan 250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB. Pertemuan kembali tak ada hasil. Warga yang kecewa mendorong pintu kantor kecamatan Lambu,  justru dibalas gas air mata, peluru karet, bahkan diduga peluru tajam. Ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan memprovokasi warga. Bentrok tak bisa dihindari.

Tak berhenti di situ. Polisi melakukan pengejaran dan menangkap lima orang warga dan ditahan di Mapolresta Kota Bima.  Korban berjatuhan, M. Nasir (23) tulang kakinya diduga ditembak peluru tajam. November 2011, lebih seribu warga kembali melakukan aksi di depan DPRD Bima menuntut hal sama.

Warga melaporkan masalahnya kepada Komnas HAM, yang kemudian melakukan investigasi April 2011. Pada 9 November 2011, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi Nomor 2.784/K/PMT/XI/2011 yang ditujukan untuk Bupati Bima, Kapolda NTB dan Direktur PT SMN. Komnas HAM merekomendasikan Bupati Bima memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan mulai eksplorasi hingga eksploitasi. Juga menghentikan sementara kegiatan PT SMN, sambil menunggu kondusifitas kehidupan bermasyarakat. Kapolda NTB diminta menempuh langkah-langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur pemerintah dan tokoh masyarakat guna mencegah terjadinya konflik horizontal di Kabupaten Bima.

Komnas HAM mendesak  menjamin kebebasan warga menyatakan pendapat atau aspirasi (demonstrasi) sesuai ketentuan perundang-undangan, dan menghindari tindakan represif menggunakan senjata dengan peluru tajam, dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Tapi yang dilakukan aparat justru sebaliknya. Aksi damai yang dilakukan sejak  21 Desember 2011 itu diakhiri dkekerasan dan pembantaian. Ada 3 orang meninggal, dan 8 lainnya luka-luka. Arif Rahman (19th) tertembak lengan kanan tembus ke ketiak, Syaepul (17th) luka di dada dan tembus, dan satu lainnya belum diketahui namanya.

Delapan lainnya yang luka-luka adalah Sahabudin (31th), Ilyas Sulaiman (25th), Ibrahim (25th), Awaludin (24th), Suhaimi (23th), Mistahudin (18,th), Hasanan (perempuan, 39th). Sepanjang 2011 kekerasan oleh pemerintah dan aparat terhadap petani meningkat, WALHI mencatat lebih  103 kasus konflik sumber daya alam berbagai sektor. Mulai  kasus Sorikmas  di Sumatera Utara, Tiaka di Sulawesi tengah, Mesuji, kasus Senyarang, kasus teluk meranti pulau Padang, sampai menjelang natal kasus pembantaian di Lambu. Belum lagi potensi kasus lainnya yang serupa ke depan.

Presiden SBY dan Budiono harus bertanggungjawab terhadap bobroknya pengurusan agraria dan sumber daya alam, yang justru penyelesaiannya menggunakan pendekatan kejahatan kemanusiaan. Oleh karenanya kami

menuntut :
1.Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi menghentikan dan mencabut ijin Pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan menghentikan kekerasan dan pembantaian di Bima

2.Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi menarik dan mengevaluasi seluruh aparat TNI-Polri di lokasi konflik sumber daya alam.

3.Presiden SBY segera menghentikan aktivitas perusahaan yanga berkonflik dan berpotensi konflik hingga ada kepastian penyelesaian secara struktural dengan membentuk Panitia Nasional Penyelasaian konflik agraria dan sumber daya alam

4.DPR RI segera menggunakan hak interpelasinya untuk meminta pertangungjawaban SBY atas terjadinya pelanggaran HAM berat  di sektor agraria dan sumber daya alam

5.SBY segera memecat dan mengganti  Timor Pradopo, Kapolri

6.Komnas HAM  dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan perlindungan hukum terhadap korban, karena indikasi kekerasan ini akan meluas ke depan.

7.Mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutuskan gugatan masyarakat sipil terhadap UU No 4 tahun 2009 tentang  Mineral dan Batubara yang menuntut pencabutan pasal-pasal kriminalisasi warga.

Hormat Kami,

WALHI, JATAM,  AGRA, KPA, YLBHI, Repdem, Sawit Watch, Koalisi Anti Utang, HMI MPO, IGJ, Formada NTT/ JPIC OFM, LIMA, PMKRI, DPP IMM, LMND, Srikandi Demokrasi, KIARA, PWYP

Read more »

Prijanto Mengundurkan Diri dari Wakil Gubernur DKI

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Prijanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pengunduran diri Prijanto ini juga telah sampai ke Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan Humas Pemprov DKI, Minggu (25/12/2011), surat pengunduran diri Prijanto masuk tanggal 23 Desember 2011. Fauzi Bowo pun mengaku telah mendapat kabar resmi menyangkut pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Prijanto. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sedianya akan berakhir Bulan Oktober 2012, namun Prijanto lebih dulu mengundurkan diri.

"Saya menyayangkan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Prijanto. Namun saya tetap menghormati keputusan Wakil Gubernur. Saya yakin keputusan itu telah dipertimbangkan matang-matang," ujar Foke, sapaan Fauzi Bowo.

Foke pun mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan serta kerja samanya selama ini dan berharap tali silahturahmi dengan Prijanto akan selalu terjaga. Permintaan pengunduran diri tersebut akan segera diproses sesuai hukum yang berlaku dan Foke sebagai Gubernur DKI tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasa.

Sementara itu, langkah-langkah untuk mengisi tanggung jawab posisi Wakil Gubernur DKI yang ditinggalkan akan secepatnya diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Hingga saat ini, belum ada komentar resmi dari Prijanto mengenai pengunduran dirinya tersebut ( sumber : Tribunnews.com )

Read more »

Cianjur Sosialisasi Perijinan Unsur Desa Tahun 2011

Cianjur, SP Aktual,- Bupati Cianjur Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM. yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Drs. Bachruddin Ali membuka kegiatan Sosialisasi Tentang Perijinan Bagi Unsur Desa Dan Kecamatan Tahun 2011. Rabu (21/12/11) bertempat di aula Desa Haurwangi Kec. Haurwangi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Haurwangi serta tamu undangan lainnya.

Bupati Cianjur dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Cianjur mengatakan menyambut baik penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini, sebagai upaya memberikan wawasan dan pemahaman kepada para kepala desa dan aparatur desa serta kecamatan.

Selanjutnya bupati menyampaikan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis yaitu dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan perijinan, sehingga diharapkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, penyimpangan dapat dihindari dan bahkan dapat ditemukan penyebab apabila terjadi penyimpangan.

Terakhir bupati mengharapkan dengan proses perijinan yang cepat dan mudah dapat mendorong percepatan perkembangan dunia usaha, terlebih jika didukung dengan regulasi dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat. Selain itu melalui sosialisasi ini diharapkan para kepala desa, aparatur desa dan kecamatan dapat memahami segala peraturan perijinan dengan benar, mampu mensosialisasikannya kepada masyarakat serta mampu menangani masalah secara bijak ketika terjadi konflik antara masyarakat dan pihak investor terkait masalah perijinan.

Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur, Hujaemah, SH. Melaporkan jumlah peserta sosialisasi ini sebanyak 140 orang peserta yang merupakan perwakilan dari 10 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Haurwangi, Gekbrong, Cibeber, Cilaku, Karangtengah, Sukaluyu, Mande, Cikalongkulon, Ciranjang dan Bojongpicung.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini selain untuk mengenalkan lembaga KPPTPM kepada masyarakat dan para pelaku dunia usaha lainnya sesuai kewenangan yang diberikan, juga diharapkan akan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan atau para pelaku dunia usaha terhadap pentingnya perijinan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Read more »

Tampil Gaya Ala Bintang Korea

Penampilan bintang Korea yang selalu terlihat sempurna dan menarik membuat banyak orang tertarik. Mulai dari Wonder Girls sampai SNSD, penampilan mereka selalu terlihat sempurna baik di luar maupun di atas panggung. Tak hanya memukau penggemar lewat aksi musiknya, gaya bintang K-pop ini pun mulai menjadi inspirasi. Contohnya Ayu Ting Ting yang mengaku terpengaruh gaya Korea dalam pilihan berbusananya.

Read more »

Ruhut Ingin Mundur karena Sikap Dewan Kehormatan Demokrat

Jakarta, SP Aktual,Ruhut Sitompul mengaku mulai tak nyaman berada di Partai Demokrat. Mantan pengacara tersebut merasa tidak disukai oleh beberapa orang di di internal partai.Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan, kemungkinan hal tersebut berkaitan dengan sikap Dewan Kehormatan. “Wah itu mungkin ada kaitannya dengan Dewan Kehormatan,” kata Syarif di kompleks Istana Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2011).

Namun, Syarif enggan menjelaskan lebih jauh mengenai sikap Dewan Kehormatan yang dia maksud. Dia juga tak menjawab saat ditanya apakah ruhut ditegur oleh dewan tersebut.

“Saya enggak tahu, kan belum mundur, jadi jangan berandai-andai,” ujarnya.

Sebelumnya Ruhut mengaku menyeberang dari Partai Golkar ke Partai Demokrat karena figur Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Ruhut menyebut ada sejumlah kader yang tidak menyukainya. “Ada oknum yang merendahkan saya dan menganggap saya menjadi batu ganjalan bagi mereka. Contohnya beberapa orang di dewan pengawas yang membuat saya enggak semangat,” tuturnya.

Bila terus merasa dipojokkan, Ruhut sesumbar bicara akan keluar dari partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. "Saya ini seperti David Beckham, saya merasa politisi profesional dan ketika saya direndahkan saya akan keluar dari Demokrat," tegasnya. (berbagai sumber)

Read more »

Foto Bugil Lindsay Lohan Pecahkan Rekor Playboy

Walaupun harus merogoh kocek sebesar $1 juta untuk meminta Lindsay Lohan berpose bugil, namun pengorbanan Hugh Hefner sepertinya tidak sia-sia. Seperti yang dilaporkan oleh Aceshowbiz, penjualan majalah Playboy edisi Januari-Februari tersebut laris manis di pasaran.

Hal itu diungkapkan sendiri oleh Hugh Hefner selaku pendiri dan pemilik majalah Playboy. Lewat twitter, pria berusia 85 tahun mengumumkan bahwa penjualan majalah edisi Lindsay Lohan tersebut tidak hanya sukses, tapi juga berhasil memecahkan rekor penjualan.

"Penjualan majalah Januari-Februari edisi Lindsay Lohan telah memecahkan rekor penjualan," tulis Hugh pada Minggu (18/12) kemarin.

Hal itu juga diperkuat dengan keterangan salah satu juru bicara majalah Playboy yang menyatakan bahwa majalah tersebut memang terbukti sukses seperti harapan Hugh. Sayangnya, juru bicara tersebut tidak menyebutkan angka penjualan yang telah diraih oleh majalah pria dewasa tersebut.

TMZ melaporkan bahwa Playboy kota-kota yang selama ini mendistribusikan majalah tersebut juga telah memesan ulang majalah yang terbit lebih awal tersebut. Selain itu, angka penjualan yang dilakukan secara online lewat iPlayboy.com juga mengalami kenaikan yang signifikan.

Kabar bahagia ini sekaligus menjawab isu yang sebelumnya menyatakan bahwa majalah ini tidak laku. Fox411 sebelumnya melaporkan bahwa pada Jumat (16/12) lalu penjualan majalah ini sangat rendah, karena salah satu penjual mengatakan, "Belum ada yang membelinya."

Majalah edisi ini memang fenomenal sejak awal Hugh meminta Lindsay berpose untuk majalah ini. Menjelang rilis, pihak Playboy juga sempat kena musibah karena ada hacker yang mencuri foto-foto bugil Lindsay dan menyebarkannya tanpa ijin. Gara-gara hal itu, Hugh terpaksa memajukan jadwal rilis majalah ini. (berbagai sumber)

Read more »

Kongres Luar Biasa PSSI Paling Telat Maret 2012

Jakarta, SP Aktual,-  Kisruh di tubuh Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kian akut. Forum Pengurus Provinsi PSSI mengelar rapat akbar di sebuah hotel di Jakarta, Ahad 18 Desember 2011 malam. Rapat menghasilkan lima keputusan dan salah satunya tetap ingin mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Lima poin deklarasi itu merupakan pernyataan sikap dari 432 anggota PSSI yang hadir dalam rapat akbar. Mereka juga menyepakati pembentukan Komite Penyelamat Sepak Bola Nasional. Komite ini diminta mengawal kongres luar biasa yang segera akan diusulkan ke PSSI. 

"Kita akan membentuk komite penyelamat sepak bola Indonesia," kata Wakil Ketua Forum Pengprov PSSI Hardi Hasan, dalam rapat akbar di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Ahad, 18 Desember 2011. Forum Pengprov PSSI adalah forum para pengurus PSSI tingkat provinsi se-Indonesia.

Rapat akbar ini dihadiri perwakilan 27 pengurus PSSI tingkat Provinsi, perwakilan pengurus 18 Indonesia Super League, perwakilan 23 divisi utama, serta 360 klub divisi 1, 2, dan 3. Rapat digelar untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum PSSI Djohar Arifin.

Menurut Hardi, kongres luar biasa dengan agenda pergantian kepengurusan diharapkan bisa digelar paling telat 20 Maret 2012.  Saat ini, surat pengajuan kongres luar biasa tersebut akan disampaikan ke PSSI paling lambat Selasa 20 Desember 2011. " Kami memberi waktu hingga 23 Desember untuk menyetujui digelarnya Kongres" ujarnya. " Paling telat kongres 3 bulan dari sekarang"

Rapat juga menyetujui pembentukan komite penyelamatan sepak bola nasional yang diketuai oleh Toni Apriliani. Tugas dari komite penyelamatan adalah memastikan penyelenggaraan KLB dan bilamana PSSI tidak mau menggelarnya komite penyelamatan dapat mengadakan KLB sendiri. (berbagai sumber)

Read more »

MERETAS JALAN MENUJU CIREBON MANDIRI

Duet Jaja & Nana membangun daerah

Cirebon, SP Aktual,- Dasar pemikiran mendirikan daerah otonom baru Provinsi Cirebon diawali stigma pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama rakyat termarginal seperti kaum tani, nelayan dan buruh migran yang menghiasi setiap sudut lorong kota, padahal potensi  sumberdaya alam Cirebon sangat melimpah. Sementara dalam kenyataanya kini tantangan dan persaingan hidup dalam berbagai lini kehidupan semakin terasa kian tajam, baik industri, perdagangan dan jasa serta sendi-sendi kehidupan lain sebagai akibat dari lemahnya kebijakan pemerintah yang dianggap kurang bijak (dalam tanda kutip/red) dan konsekwensi perdagangan bebas di era globalisasi.   

                Berangkat dari fenomena nyata tersebut serta amanat yang dibebankan di pundak keduanya dari tokoh masyarakat         se - ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan/ red), mereka lewat media Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) bahu - membahu memelopori gerakan kreatifitas daerah untuk membangun kemandirian, baik secara ekonomi dan budaya selaras dengan potensi unggulan yang dimiliki daerah masing-masing. Pandangan jauh kedepan untuk menumbuhkan perekonomian berkelanjutan dengan bertumpu pada kekuatan potensi daerah menjadi misi bersama.

                ” Upaya menggali  dan mengoptimalkan potensi daerah bisa menjadi masukan penting untuk mendapatkan ikon suatu daerah. Karena selain mendapatkan manfaat nyata berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat, kesejahteraan masyarakat secara otomatis akan terkatrol dengan sendirinya,” ungkap kandidat gubernur pertama Provinsi Cirebon, DR. Jaja Sutrija MED. Bagi Jaja, ikon daerah menjadi sangat penting dan bagus manakala sanggup membuat suatu daerah tampil lebih eksotis dan atraktif, sehingga mampu menarik investor untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya.

                “ Investor akan masuk bila branding suatu daerah dikenal baik. Karena selain infrastruktur yang memadai, proses perizinan yang mudah, manajemen pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efesien juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah,” tandasnya.

“ Kita akan fokus prioritas pembangunan di wilayah III Cirebon berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah. Sehingga nantinya antar wilayah spesifikasi prioritas pembangunanya bisa berbeda. Dengan demikian multifier effect (efek domino/red) yang ditimbulkan dan hasilnya semakin beragam, ujung-ujungnya PAD meningkat dan masyarakat terjamin kesejahteraanya,” lanjut Jaja.

                “ Pola pembangunan dengan bertumpu pada keunggulan komparatif wilayah bisa memacu suatu daerah menjadi Engine growt (mesin pertumbuhan /red) bagi daerah sekitarnya bahkan bisa sampai ke kancah regional. Wilayah Cirebon akan kita dorong untuk menjadi mercusuar pembangunan, kiblat bagi provinsi lain di Indonesia. Sebab selain memiliki keunggulan komparatif berupa letak geografis yang strategis, Cirebon juga memiliki keunggulan karakteristik, topografis serta sumberdaya alam yang melimpah berupa hasil laut, bahan tambang mineral, minyak dan gas yang bila dikelola dengan baik dan benar pasti dapat memberikan manfaat yang nyata secara ekonomi, sehingga dilirik investor domestik dan mancanegara,” urai Deputi Menpora bidang kepemudaan ini.

                “ Majalengka akan kita plot menjadi sentra budidaya ikan air tawar terbesar di jawa barat selain pusat pertanian. Kuningan dengan keindahan alamnya kita dorong jadi destinasi (tujuan wisata/red) utama pariwisata, baik wisata alam maupun wisata agro. Sementara untuk Cirebon tetap sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Sedangkan untuk Indramayu tetap akan kita pertahankan sebagai lumbung padi Indonesia di Jawa Barat, kedepan akan kita jadikan Abu Dabi nya Indonesia karena kekuatan sumber minyaknya yang melimpah, “ beber Jaja.    

                Sementara itu ketua umum P3C, Drs. Nana Sudiana Ssn. MPd. lebih menyoroti pelaksanaan tata kelola pemerintahan ideal yang  selama ini belum dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat wilayah Cirebon.

 “ Good governance tidak boleh hanya sebatas jargon belaka,” keluhnya.   Menurutnya prilaku pejabat yang selama ini dikenal hanya lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan koleganya akan sangat sulit memikirkan keberhasilan kesejahteraan masyarakatnya. Cara pandang  (mindset/red) penguasa yang selama ini dikenal senantiasa ingin dilayani harus diberangus, karena pejabat publik kewajibanya melayani dan bukan dilayani,” tegas Nana.

 “ Daya tarik investasi suatu daerah tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumberdaya alam dan melimpahnya tenaga kerja semata, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen pengelolaan pemerintah yang baik, “ jelas Nana  ketika dimintai pendapatnya tentang sosok ideal pejabat pelayan publik. (atin)

Read more »

Mesuji Ladang Pelanggaran HAM Berat

Jakarta, SP Aktual - Mesuji selalu bersimbah darah dari tahun ketahun meski dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam kenyataannya pemerintah belum mampu melindungi tumpah darah Indonesia. Hal ini bisa kita lihat sekurangnya dalam kasus yang menimpa warga Desa Sodong Kec. Mesuji Propinsi Sumatera Selatan, Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning Kabupaten Mesuji dan Desa Talang Batu Kab. Mesuji Propinsi Lampung. Warga di ketiga lokasi ini telah menjadi korban perampasan Hak Atas Tanah dan ketidakadilan perlakuan oleh korporasi dan  aparat penegak hukum. Bahkan tindakan tak beradab dan keji menimpa warga desa.

Kasus yang mencuat saat ini di Mesuji terdapat tiga kasus, walau sesungguhnya masih ada kasus yang tinggal menunggu bom waktu. Ketiga kasus tersebut, pertama adalah kasus pengelolaan lahan milik adat di areal kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Way Buaya tepatnya di  Talang Pelita Jaya Desa Gunung Batu telah mencuat pada februari 2006 dan puncaknya berujung kematian Made Asta pada 6 Nopember 2010. Kedua, kasus sengketa tanah lahan sawit seluas 1533 ha antara warga Desa Sei Sodong dengan PT. Sumber Wangi Alam yang berakhir dengan tragedi pembantaian terhadap dua orang petani tak bersenjata ditengah kebun sawit pada 21 April 2011. Dan ketiga kasus tanah lahan sawit seluas 17 ribu ha antara warga Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah kuning dengan PT. Barat Selatan Makmur Investindo yang puncaknya berujung kematian Zaini pada 10 Nopember 2011.

Tindakan biadab dan keji ini tidak pernah oleh negara disebut sebagai pelanggaran HAM Berat. Malah ditengah situasi duka, aparat masih menjalankan upaya kriminalisasi kepada warga yang menjadi korban walau masyarakat sejak awal telah mengadu kepada Polisi dan pemerintah setempat. Demikian pula terhadap Komnas HAM, warga Desa Sritanjung melapor kepada Komnas HAM sejak Baharudin Lopa masih menjabat hingga menjelang satu hari sebelum terjadi penembakan oleh Brimob. Kasus di Desa Sodong telah pula di koordinasikan sejak Mei 2011 kepada Komnas HAM.

Dari ketiga kasus ini kami melihat bahwa pemicu konflik terkait perkebunan sawit adalah karena pihak perkebunan sawit telah merampas dan menguasai tanah warga dalam waktu yang lama mulai 10 – 17 tahun. Dan warga tidak satu rupiah-pun mendapatkan manfaat dari hasil kebun sawit itu.

Tindakan sewenang-wenang perusahaan ini selalu berlindung atas UU perkebunan Nomor 18 tahun 2004. Dimana UU ini telah memberikan legalitas yang sangat kuat kepada perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai rakyat. Pasal-pasal dalam UU ini dengan jelas memberikan ruang yang besar kepada perusahaan perkebunan baik swasta maupun pemerintah untuk terus melakukan tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani.

Sedangkan pemicu konflik diareal HTI Reg 45 Way Buaya adalah karena pemerintah telah memperluas luas kawasan hutan dimana sebagian lahan merupakan tanah adat/ulayat. Tuntutan warga Desa Gunung Batu atas lahan seluas 7 ribu ha, hanya dikabulkan 2300 ha untuk kemudian di enclave dari kawasan HTI. Dan ketika warga adat memberikan lahan untuk dikelola kepada warga lokal pihak perusahaan dan aparat telah  menstigma pengelola sebagai perambah hutan.

Menjadi pertanyaan besar karena keterlibatan aparat polisi dalam semua kasus justeru bukan untuk meredam konflik melainkan melindungi perusahaan. Jangan heran jika organisasi masyarakat sipil mengkatagorikannya sebagai Centeng Perusahaan. Mengapa demikian karena polisi bukan menjadi pangayom atau sekurangnya hadir disaat ketengangan terjadi, akan tetapi polisi memang telah bermarkas di areal kebun sawit seperti di dapati di PT. BMSI. Kondisi inilah yang telah memperumit situasi. Dan polisi pun dengan mudah memuntahkan peluru kearah masyarakat tanpa mengikuti SOP.

Bukan hanya polisi, pihak Badan Pertanahan juga memiliki andil sangat besar dalam kasus-kasus perkebunan sawit. Seharunya departemen ini ketika akan menerbitkan HGU wajib berpegang kukuh pada prinsip clean dan clear. Tentu harus pula melakukan pengawasan kelokasi terhadap areal HGU. Dan memberikan respon cepat ketika terdapat pengaduan warga, bukan terus  sibuk menerbitkan HGU dan mengabaikan sengketa agraria.

Demikian pula Dinas Kehutanan. Seharusnya cepat mencabut izin perusahaan yang dengan terang dan jelas telah menelantarkan lahan dan menyalahgunakan peruntukan lahan. Seperti dilakukan oleh Silva Inhutani. Lahan yang seharusnya ditanami kayu, malah ditanami singkong dan nenas. Semestinya pula lahan-lahan yang diterlantarkan tersebut bisa diserahkan kepada warga untuk dikelola dengan mekanisme hutan desa atau mekanisme lainya sehingga fungsi hutan tetap terjaga dan masyarakat mendapat manfaat.

Berdasarkan advokasi WALHI, WANACALA dan LBH Bandar Lampung pada tahun 2006 terhadap kasus Register 45, Penerimaan laporan dan investigasi kasus di Desa Sodong oleh WALHI, YLBHI, Sawit Watch dan KpSHK pada Juli – Nopember 2011 dan investigasi kasus Desa Sritanjung an Kagungan Dalamm Kabupaten Mesuji pada 11 Nopember 2011kami berkesimpulan bahwa wilayah Mesuji merupakan Ladang Pelanggaran Ham Berat terhadap petani dimana kasus juga terjadi secara beruntun dari tahun ketahun dan telah pula memakan korban jiwa yang cukup besar.

Untuk semua itu, pada kesempatan ini kami kembali mengulangi peryataan mengutuk tindakan pelanggaran HAM berat di Mesuji dan menyampaikan hal-hal mendasar sebagai berikut;

1.Mendesak DPR untuk segera melakukan interpelasi

2.Mendesar Presiden untuk melakukan evalusi terhadap POLRI dan menempatkannya dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri

3.Mendesak KAPOLRI agar segera menarik seluruh pasukan Brimob dari dalam areal perkebunan sawit dan menghukum berat pelaku penembakan petani serta tidak terlibat dalam sengketa agraria

4.Mendesak POLRI untuk menghentikan proses kriminalisasi terhadap petani di Mesuji dan memberikan pertanggungan atas seluruh biaya yang ditimbulkan atas para korban baik yang meninggal dan masih dirawat di rumah sakit

5.Mendesak BPN RI untuk segera mengevaluasi seluruh HGU yang berkonflik dan mencabut HGU perusahaan yang telah merugikan rakyat khususnya HGU PT.SWA dan PT. BMSI

6.Mendesak Menteri Kehutanan RI mencabut izin PT. Silva Lampung Abadi dan Inhutani V serta memberikan pengelolaan lahan kepada warga sesuai mekanisme yang ada

7.Mendesak Komnas HAM untuk mengumumkan bahwa kasus di Mesuji merupakan pelanggaranHAM Berat.

8.Mengajak kepada konsumen baik CPO maupun kertas untuk menghentikan penggunaan produk yang dihasilkan oleh PT. BSMI, PT. SWA dan PT.Silva Lampung Abadi/Inhutani V.

9.Mendesak Presiden untuk segar turun memimpin penghentian tindak pelanggaran HAM disemua sektor

Read more »

Komnas HAM Datangi Garut

Garut, - Sehari setelah terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dipimpin Komisioner Kabul Suryadhie didampingi Nurzaman tiba di Kab. Garut, Jumat (16/12). Tim Komnas HAM mendatangi RSUD dr. Slamet Garut untuk meminta keterangan dari para korban.

Melihat kehadiran tim Komnas HAM, beberapa orang peserta aksi yang menderita luka-luka tampak sumringah. Mereka pun langsung mengadukan keluhannya saat tim mengajukan beberapa pertanyaan. Kendati demikian, Kabul mengaku tidak akan terkecoh dengan aduan sepihak. Dengan demikian, pihaknya masih perlu mengumpulkan data dan fakta otentik sebelum membuat pernyataan.

"Kami mengetahui adanya kejadian ini melalui pemberitaan di berbagai media. Untuk itu, kami langsung meluncur ke Kab. Garut untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran HAM. Untuk mengumpulkan data dan fakta, kami akan tinggal selama beberapa hari di Garut. Kami juga akan terus memantau situasi dan mendalami bentrokan yang terjadi kemarin," kata Kabul kepada wartawan.

Lebih jauh Kabul mengatakan, kejadian seperti kemarin sangat rentan melanggar HAM. Namun, jika aparat kepolisian telah menempuh prosedur, tentu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Bahkan, jika memang pelaku unjuk rasa melakukan tindakan anarkis, sudah selayaknya polisi bertindak tegas.

Selain mendatangi RSUD dr. Slamet Garut, tim Komnas HAM juga mendatangi Mapolres Garut. Kendati demikian, Kapolres Garut, AKBP Enjang Hasan Kurnia tidak mau berkomentar banyak terkait kedatangan tim Komnas HAM tersebut. Menurutnya, hasil pertemuan dengan Komnas HAM bukan untuk dikonsumsi publik. Dirinya menerima pernyataan dukungan dari Komnas HAM atas tindakannya dalam aksi kemarin. (sumber : klik galamedia)

Read more »

Presiden Perintahkan Menko Polkam dan Kapolri Bentuk Tim Khusus Mesuji

Jakarta, SP Aktual,-   Menyikapi kasus di Mesuji, Lampung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membentuk suatu tim khusus.

"Mengenai kasus yang terjadi di Mesuji, kemarin pak presiden telah memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk membentuk tim,"ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, ketika ditemui di Gedung Binagraha, Kamis (15/12).

Menurut Julian tim itu bertujuan buat melakukan pembuktian fakta atas informasi yang dikabarkan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui Warga Mesuji, Provinsi Lampung, menemui Komisi III DPR, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (14/12). Mereka mengadukan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian terkait kasus sengketa tanah dengan perusahaan karet sekaligus perusahaan kelapa sawit, PT Silva Inhutani Lampung.

Para warga ditemani aktor Pong Harjatmo dan mantan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal TNI (Purn) Saurip Kadi. Mereka membawa barang bukti yang cukup mencengangkan: video pembantaian yang diduga dilakukan aparat Brigade Mobil.

Tujuan kedua dari pembentukan tim, lanjut Julian, yakni untuk mencari solusi yang baik dengan  melibatkan semua unsur baik aparat , perusahaan, warga masyarakat dan Komnas HAM yang memiliki perhatian atas kasus itu. 

Bila benar ada fakta yang seperti diberitakan, kata Julian, maka oknum dari unsur manapun apakah aparat, unsur pengamanan ataupun masyarakat itu harus ditindak.

Julian menampik jika Pemerintah mengabaikan urusan Hak Asasi Manusia. Justru dengan pembetukan tim ini, jelasnya, maka HAM itu telah ditegakan.

"Di sini justru pemerintah peduli. Kalau ada oknum yang melakukan tindakan tidak patut harus diproses,"terangnya. Sementara itu, Ia mengakui Presiden baru mendaptkan laporan kemarin, meski kasus itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu.

Read more »

Sidang Kasus Penculikan Anak Kandung

Bandung, SP Aktual,- Tangis haru keluarga terdakwa mewarnai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (14/12),kasus penculikan anak kandung oleh ibunya sendiri, terdakwa Fransisca Jo (40) dituduh telah menculik anak kandungnya bernama Jason.

Berawal pada tanggal 13 Januari 2010 terdakwa Fransisca datang dari Jakarta dengan mengajak saksi Tony untuk melihat anak terdakwa yaitu Jason,yang tinggal di Bandung bersama ayahnya, terdakwa sudah lama tidak ketemu dengan Jason. Kemudian terdakwa menelepon saksi Lea yang maksudnya agar saksi Lea menunjukan jalan tempat les Quantum yang berada di jalan Pasirkaliki Bandung. Setelah terdakwa ketemu dengan Jason, terdakwa membawa Jason ke Jakarta tanpa memberitahukan ke Peter sebagai ayahnya Jason. Sesuai dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Pintauli Sihombing.

Sementara itu, Pintauli mengatakan, Fransisca terancam Pasal 330 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara selama tujuh tahun. Kemudian, Undang Undang Hak Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun.

Fransisca sendiri dilaporkan mantan suaminya Peter Soetanto. Kasus tersebut berawal ketika Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan cerai Fransisca dan Peter Soetanto, pada tahun 2005 lalu. Saat itu, hakim memberikan hak asuh kepada Peter. Padahal, David dan Jason (10) anak mereka masih dibawah umur.

Ketika itu, proses peradilan sudah hingga Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung. Namun, hakim memberikan hak asuh ke orang tua laki-laki. Walau demikian kedua anak mereka, secara naluri ikut dengan Fransisca.

Atas laporan dari Peter Soetanto, Kepolisian Daerah  (Polda) Jawa Barat  menangkap Fransisca di sebuah apartemen mewah di Kelapa Gading Jakarta, beberapa pekan lalu. Ketika itu, Fransisca sedang bermain tenis dengan kedua anaknya. Dan, alasan penangkapan adalah dengan tuduhan penculikan terhadap anak kandung. 

Berdasarkan permohonan pengalihan status tahanan yang diajukan oleh  terdakwa, maka ketua majelis hakim Edison mengalihkan status tahanan terdakwa Fransisca Jo dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota, Rabu (14/12). (spa)

Read more »

Mengerikan Ada Pembantaian Di Lampung

Jakarta, SP Aktual,- Tontonan yang mengerikan itu diputar dihadapan Anggota Komisi III DPR RI. "Sudah-sudah, ini mengerikan sekali ini,"ujar Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/12).

Dokumen video sadis itu dibawa Lembaga Adat Megoupak dari Propinsi Lampung. Mereka melakukan pengaduan mengenai adanya pembantaian masyarakat sipil oleh aparat yang terjadi sejak tahun 2009 hingga 2011.

Dalam rombongan Adat Megoupak, tampak Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi. Sementara dari Komisi hukum DPR dipimpin Bambang Soesatyo. "Mohon menjadi kepedulian wakil rakyat agar keadilan dapat ditegakkan setegak-tegaknya,"ujar Saurip Kadi di gedung DPR. Dalam pertemuan itu, Bob Hasan, Ketua Tim Advokasi Lembaga Adat Magoupak menjelaskan  kronologi adanya pembantaian dan kekerasan sadis tersebut.  Kata Bob, awalnya terjadi saat sebuah perusahaan bernama PT. Silva Inhutani milik warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng bermaksud melakukan perluasan lahan.

Hal itu dilakukan sejak tahun 2003, namun upaya PT. Silva Inhutani membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan karet selalu ditentang penduduk setempat. Sebab, penduduk lebih memilih menanam Sengon dan Albasia.

Buntut dari penolakan warga, PT Silva Inhutani membentuk PAM Swakarsa yang juga dibekingi aparat kepolisian. Nah, setelah PAM Swakarsa terbentuk, kekerasan mulai terjadi, dimulai tahun 2009 hingga saat ini (2011).

Menurut Bob, selama tindak kekerasan itu, setidaknya sudah 30 orang menjadi korban pembantaian. Mulai dengan cara ditembak, disembelih dan disayat-sayat. YAng luka-luka, jumlahnya ratusan orang. Bahkan ada yang mengalami trauma dan stres berat. "Kejadian terjadi di Mesuji, Sodong, juga Tulang Bawang. Kalau penyembelihan itu terjadi awal Januari 2011," ujar Bob. (berbagai sumber)

Read more »

Hukuman Gubernur Sumut Ditambah

Jakarta SP Aktual - Pengadilan Tinggi DKI (PT DKI) Jakarta menambah hukuman Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Syamsul Arifin menjadi 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan. Putusan ini lebih berat dari putusan hakim Pengadilan Tipikor sebelumnya, yang menjatuhkan putusan 30 bulan penjara (2,5 tahun) dan denda Rp 150 juta atas kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat, sehingga merugikan keuangan negara Rp 98,7 miliar.

"Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang berdasarkan sendiri-sendiri dan yang dilakukan secara bersama-sama," kata Kepala Humas PT DKI Ahmad Sobari dalam pesan singkatnya yang diperoleh vvartawan di Jakarta, Senin (12/12), sebagaimana dilansir Detik.com.

Putusan itu dijatuhkan PT DKI 24 November 2011 oleh majelis hakim yang terdiri dari M Yusran Thawab selaku ketua majelis, beranggotakan Nasarudin Tappo, Adam Hidayat, As'adi Al Maruf, dan Amiek Sumindriyatmi. Putusan dengan Nomor 38/Pid/Tpk/2011/PT.DKI ini membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut PT DKI, Syamsul tidak layak dikenakan dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor, karena lebih terbukti bersalah melakukan dakwaan primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasa118 b UU Tipikor jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti Rp 8.512.900.231. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan," tegas Sobari.

Gubernur Sumut nonaktif Syamsul Arifin sebelumnya dituntut 5 tahun penjara. JPU dari KPK juga meminta Syamsul membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Syamsul juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 8,218 miliar. JPU menilai Syamsul diangap terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Read more »

KPK Geledah Ruang PN Cibinong

Jakarta SP Aktual - Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menggeledah sejumlah ruangan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus tersangka dugaan penyuapan Kasubbag Kejari Cibinong Sistoyo dan Edward Bunjamin, salah seorang pengusaha yang tertangkap KPK beberapa waktu yang lalu.

Ruangan yang digeledah oleh tim KPK adalah ruang Ketua/Staf Khusus PN Cibinong.Tim KPK yang datang sejak pukul 11.30 WIB, mengamankan sejumlah berkas dalam kardus.

Sayangnya tidak satu pun anggota KPK yang melakukan penggeledahan mau berkomentar. Ketua PN Cibinong Sudaryadi membenarkan petugas KPK datang ke kantornya untuk meminta sejumlah berkas yang berkaitan dengan kasus Jaksa Sistoyo, yang disuap berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan pembangunan hanggar pasar Festival Cisarua.

“Mereka yang menggeledah ruangan saya sekitar 11 orang, untuk melengkapi berkas pemeriksaan kasus dugaan penyuapan yang menimpa instansi penegak hukum seperti Kejari Cibinong,” jelasnya. Menurut dia, kedatangan KPK tersebut untuk memeriksa kembali berkas perkara Edward Bunjamin yang melibatkan mantan pejabat Kejaksaan Negeri Sistoyo yang ditangkap KPK pada Senin, 21 November lalu.

“Mereka (KPK) berniat kembali memeriksa berkas dakwaan seorang pengusaha yang bernama Edward,” ungkapnya. Hingga petang kemarin petugas KPK masih terus memeriksa semua staf pengadilan dan menyita barang yang dianggap sebagai barang bukti. “Mereka mengamankan barang bukti seperti CCTV dan berkas-berkas yang dianggap barang bukti untuk melakukan penyidikan,” tambahnya.

Jamwas Kejaksaan Agung juga mengaku akan mengusut keterlibatan jaksa lain dalam kasus dugaan suap terhadap jaksa Sistoyo. Sekedar diketahui,Sistoyo tertangkap tangan penyidik KPK saat menerima uang dari pengusaha Edward M Bunjamin

Read more »

Mulai Malam Ini Miranda Goeltom Dicekal

Jakarta, SP Aktual,-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/12) malam akhirnya kembali mengeluarkan surat pencekalan untuk mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom, kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Ditjen Imigrasi pun memenuhi perintah KPK tersebut. "Menindaklanjuti permintaan dari KPK, mulai malam ini telah dikeluarkan kembali perintah cekal (cegah dan tangkal) kepada Miranda Goeltom," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Senin (12/12) malam.

Denny mengatakan, pencekalan itu dikeluarkan berdasarkan kewenangan KPK berdasarkan UU KPK, serta kewenangan yang dimiliki Kemenkumham sesuai UU Keimigrasian. Pencekalan ini dilakukan segera sebagai komitmen kuat antara KPK dan Kemenkuman dalam kerjasama pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, KPK pada 26 Oktober 2010 lalu meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Miranda Goeltom bepergian ke luar negeri. Permintaan itu berlaku selama satu tahun. Artinya, pencegahan itu berakhir pada 26 Oktober 2011 lalu.

Miranda sendiri diketahui masih berstatus sebagai saksi pada kasus suap cek pelawat. Ia disebut-sebut terlibat dalam kasus suap cek pelawat terkait pemilihannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu. (spa)

Read more »

Nunun Bisa Jawab Pertanyaan KPK

Jakarta, SP Aktual,- Setiba dari Bangkok, Thailand, pada Sabtu lalu, Nunun Nurbaetie langsung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Ina Rachman, pengacara Nunun, mengatakan kliennya bisa menjawab sebagian pertanyaan yang diajukan penyidik KPK. "Ibu (Nunun) tidak hanya diam selama diperiksa KPK. Dia menjawab apa yang diingatnya," kata Ina kemarin.

Bahkan, Ina melanjutkan, pemeriksaan selama dua setengah jam terhadap istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun itu sudah memasuki materi kasus dugaan suap cek pelawat. Misalnya saja, menurut Ina, KPK menanyakan tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah ditahan dalam kasus yang sama. "Ya, dijawab seingatnya," katanya.

Menurut Ina, pemeriksaan di KPK pada Sabtu malam itu berlangsung dalam suasana rileks. Rencananya, Nunun dijadwalkan kembali diperiksa pada Senin siang ini.

Nunun diduga punya peran penting dalam pusaran kasus suap cek pelawat yang diduga berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom. Tersangka dituding berperan menyebarkan 480 lembar cek pelawat senilai Rp 24 miliar seusai pemilihan yang dimenangi Miranda itu.

Peran Nunun sebenarnya terungkap dari keterangan Ahmad Hakim Safari M.J. alias Arie Malangjudo, rekan kongsi Nunun di PT Wahana Esa Sejati, perusahaan bidang perkebunan sawit. Dalam keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dokumen yang dimiliki Tempo, Arie mengaku dikenalkan kepada Hamka Yandhu, anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar, di ruang kerjanya.

Ketika itu Nunun meminta Arie menjadi kurir untuk menyampaikan "tanda terima kasih" kepada Hamka dan kawan-kawannya. "Tanda terima kasih" itu terbungkus dalam kantong berwarna merah, putih, hijau, dan kuning.

Indonesia Corruption Watch, pegiat antikorupsi, menilai KPK perlu menciptakan suasana kondusif dalam memeriksa Nunun. Tujuannya agar Nunun kooperatif, dan dalang di balik suap terhadap anggota DPR terbongkar. Apalagi hingga kini Miranda Goeltom juga belum jadi tersangka. "KPK harus mengungkap pemberi cek pelawat sesungguhnya," ujar anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, kemarin.

Emerson juga menyarankan KPK untuk melakukan tawar-menawar dengan Nunun. Salah satunya menawarkan hukuman yang tidak terlalu tinggi bagi Nunun jika ia bersedia buka-bukaan soal kasusnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin menyatakan sebaiknya menunggu perkembangan penyidikan. Namun dia memastikan KPK serius mengusut kasus tersebut. (spa)

Read more »

Sumedang Jadi Target Peredaran Narkoba

Sumedang - Sumedang menjadi salah satu kabupaten yang tidak luput dari jaringan peredaran narkoba di Jabar. Terhubung mulai dari jaringan Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, dan Purwakarta. Dari empat kota besar ini, meluas lagi jaringan ke kabupaten-kabupaten yaitu Ciamis, Garut, Banjar, Subang, juga Sumedang.

“Jaringan narkoba ini dari tahun ke tahun sudah semakin kuat, tertata, dan berkembang, termasuk jaringannya ke Sumedang pun kini sudah menjadi target peredaran narkoba,” kata Kasat Reskrim Narkoba Polres Sumedang AKP Ansari Fuad dalam 'Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)' di Hotel Hegarmanah, Cimalaka, Sabtu (10/12/2011).

Menurut Anshari, Sumedang kini menjadi tujuan peredaran narkoba yang cukup menjanjikan bagi para pengedar. Kondisi Sumedang sama halnya dengan kabupaten di wilayah Priangan timur lainnya yang sangat mudah dan menjanjikan bagi peredaran narkoba.

“Karena kini sudah menjadi tujuan peredaran narkoba, maka masyarakat Sumedang pun harus hati-hati terhadap segala kecurigaan praktik pengedaran narkoba yang biasanya terjadi justru dekat dengan lingkungan kita sehari-hari,” jelas Anshari.

Kasus narkoba di Sumedang yang kini sudah mencapai 69 kasus bisa dikurangi dengan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan P4GN. “Jangan takut melapor dan menginformasikan,” tandasnya. ( sumber www.inilahjabar.com)

Read more »

H.T Mamat Robby Suganda SSos Sebar Ambulance Gratis

Kuningan - Wacana pemilihan bupati di Kabupaten Kuningan, terus menghangat. Politisi Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat, HT Mamat Robby Suganda SSos, makin memperlihatkan keseriusannya untuk menapaki kursi K1.
Selain sosialisasi melalui jejaring sosial Facebook, pria lulusan SMAN 1 Luragung ini juga, memberikan fasilitas ambulance gratis bagi warga yang membutuhkan di Kuningan.
Koran ini menemukan mobil ambulance dengan tulisan Mamat Robby (MR) Peduli, sedang mengantarkan pasien dari Desa Cineumbeuy di salah satu rumah sakit swasta di Kota Kuningan. Asep, sopir ambulance tersebut kepada koran ini membenarkan ambulance tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Ambulance ini bisa digunakan siapa saja yang membutuhkandi seluruh daerah di Kabupaten Kuningan. Bagi pengguna, tidak ada biaya apapun. Biaya administrasi atau bensin semua digratiskan. Ini adalah bentuk sumbangsih dari pak Mamat Robby sebagai putra Kuningan untuk mengabdi dan memberikan bantuan konkrit untuk warga Kuningan,” ucapnya.
Asep menambahkan, bagi siapa saja yang membutuhkan dapat menghubungi call center MR Peduli, dan segera mobil akan meluncur kepada yang membutuhkan. “Ambulance ini sudah lama beroprasi. Alhmdulillah, minimal kita sudah dapat membantu sesama. Biasanya paling sedikit, sehari ambulance membawa 3 orang,” paparnya.
Mahasiswa STIK Kuningan, Enda juga mengakui keberadaan ambulance tersebut sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat. “Sesuai dengan namanya, ambulance gratis. Ambulance ini nyata apa adanya memang gratis, dan siap ketika dibutuhkan. Kami saja pernah memakai jasa ambulance tersebut ketika kampus praktik tentang ibu-ibu hamil. Dan mobil ambulance dari MR Peduli-lah yang membantu kami untuk mengantar jemput ibu-ibu tersebut,” akunya.
Di tempat terpisah, Alan Sugiri, yang juga simpatisan Mamat Robby menyampaikan, keberadaan mobil ambulance itu bukan hanya sebagai alat kampanye. “Buktinya, sering membantu dari sisi social. Pengalaman saya, pernah sekitar jam 12 malam mengantar warga yang ibunya meninggal. Kami menjemput ke rumah sakit, untuk diantar ke rumah duka di daerah Kecamatan Cimahi,” pungkasnya singkat.(sumber www.radarcirebon.com)

Read more »

Arsene Wenger: Robin Van Persie Luar Biasa

Arsenal kembali ke jalur kemenangan. Meskipun dengan susah payah, mereka akhirnya menang tipis 1-0 atas Everton di Emirates Stadium, Sabtu (10/12).

Van Persie kembali jadi pahlawan bagi The Gunners setelah mencetak gol di menit ke-70 sehingga melengkapi kegembiraan klub dan para fans yang merayakan ulang tahun klub mereka yang ke-125.

Seusai pertandingan, Wenger mengaku merasa lega dan kembali memuji permainan kapten tim, Van Persie, yang mampu mengurangi perasaan tegang yang dialami pemain lainnya.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi kami dan tidak mudah untuk tetap fokus dengan banyaknya pemain-pemain lama dan legendaris yang hadir di pertandingan ini. Saya rasa para pemain merasa sedikit terbebani, mereka sempat tertekan tapi mampu menyudahi pertandingan dengan baik," ucapnya.

"Para pemain sudah bekerja keras menampilkan permainan terbaik mereka. Kami punya banyak peluang mencetak gol dan hanya satu yang berbuah gol. Saya rasa Robin pantas mendapatkan pujian. Ia tampil luar biasa dan mencetak gol kemenangan. Penampilannya sangat konsisten di musim ini."

Thierry Henry termasuk salah satu legenda Arsenal yang menyaksikan pertandingan tersebut. Sebelumnya, ia ikut meresmikan patung dirinya bersama Tony Adams dan Herbert Chapman di luar Emirates Stadium. (sumber www.goal.com)

Read more »