Penggelembungan Dana BOS SD Siswa Siluman Tahun Ajaran 2010-2011 Disdik Kab. Bandung Perlu Diawasi

Bandung, SP Aktual,- Demi terwujudnya kemajuan pendidikan di berbagai aspek agar program pemerintah tercapai yaitu untuk mencerdaskan sumber daya manusia lewat pendidikan berjalan dengan semestinya seiring itu pula, berbagai kucuran dana yang diberikan ke sekolah baik dari pemerintah pusat, propinsi maupun daerah lewat dana BOS (Bantuan Operasional Siswa).

Di titik itulah ujian moral bagi kepala sekolah dalam penerimaan uang dana BOS untuk dikelola sesuai dengan RAPBS, dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Namun tidaklah semudah itu karena tolak ukurnya kembali ke para pejabat atau kepada Kepala Sekolah yang diberikan amanah budaya korupsi telah mengakar dimana-mana tidak melihat siapa-siapa? Untuk kepentingan apa? Tak kala ada celah yang bisa dibidik dan aman bersama kronisnya. Di situlah korupsi berjalan. Hasil temuan control sosial untuk sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bandung. Seperti halnya hampir tiap kecamatan menemukan banyak kejanggalan masalah penggelembungan jumlah siswa pada ajaran tahun 2010-2011. Hampir di beberapa sekolah, di tiap Kecamatan dibandingkan data pencairan dana BOS pusat dengan data BOS sekolah maupun UPTD. Banyaknya data pencairan dana BOS pusat sudah tidak asing lagi untuk didengar atau dilihat dengan kasat mata. Karena beberapa sekolah dasar yang ditemui kerap memberikan alasan yang ringan dan mudah cukup berkata “akan dikembalikan kelebihan siswa dari dana BOS pusat tersebut. Namun Kepala Sekolah merasa kebingungan dalam pengambilan dana BOS tersebut. Ada juga yang berbicara dalam dilebihkannya jumlah siswa dengan alasan mengantisipasi siswa baru bila ada pindahan dari sekolah lain”. Selain itu ada juga yang sudah mengembalikan melalui nomor rekening 1069 1015 7013 5637 atas nama Ketua Tim Manajemen BOS Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung. Tutur salah seorang kepala sekolah.

Di samping itu ada motif baru lagi menggelembungkan jumlah siswa dengan cara siswa ditidak naik kelaskan dari sebagian besar sekolah dasar (SD) tingkat ketidaknaikkan siswa tahun 2010-2011 semakin meningkat menduga itu salah satu motif baru, agar dana BOS tersebut tidak berkurang kuotanya selain itu siswa yang keluar atau pindah.

Mungkin cara terdahulu seperti itu sudah tidak masuk akal lagi, ironisnya ini pendidikan yang administrasinya harus jelas dan itu sendiri apabila sekolah banyak tidak naikkan anak didiknya bagaimana pola mendidik guru apakah cara guru mengajar tidak benar? Kembali ke sekolah itu sendiri untuk mempertanggungjawabkannya di mata masyarakat orang tua muridnya. Kalau melihat anak didinya tidak berhasil mungkin diduga cara itu yang sekarang gencar-gencarnya dilakukan di tiap sekolah khususnya di lingkungan UPTD kecamatan, memanipulasi dana BOS karena jumlah siswa diperkirakan dalam satu SD ada yang 2 s/d 20, malahan ada yang lebih dari 20 siswa kelebihannya tidak naik kelas dan yang menjadi tanda tanya besar mengapa rata-rata yang tidak naik kelas hanya kelas 1, 2, 3, 4 dan 5, sedangkan kelas 6 hampir 100% lulus semua. Menurut logika mungkin untuk kelas 6 agak sedikit berisiko terutama dalam mengelola ijazahnya. Dengan berbagai alasan tanpa diberikan sangsi yang membuat jera, karena itu terjadi berulang-ulang. Dimanakah rasa kejujuran seorang pemimpin kalau selalu berbohong dengan memberikan data siswa siluman, sepantasnya seperti itu harus ada penindakan oleh aparat yang berwenang. (ar)