Diduga Keras Ketua TPK PNPM-MP Desa Lolofaoso Lenyapkan RP 117.900.000,- Dengan Modus Perampokan

Nias Barat, SP Aktual

            Baru-baru ini di Desa Lolofaoso Kecamatan Moi Kabupaten Nias Barat salah seorang Ketua TPK PNPM-MP Sekhe ato Gulo Alias KPK di duga keras perapokan yang terjadi terhadap dirinya antara Desa Hiliuso dengan Desa Lolofaoso Tepat  kilometer 29 Lologafia Satua sekitar pukul 09.30 tanggal 24/02 bulan yang lalu yang mana dana PNPM-MP Desa Lolofaoso Sebesar Rp 117.900.000,- Raib dan Ketua TPK  mengalami luka-luka di tangan serta kepala adalah sangat diduga sebuah rekayasa belaka yang sudah di rencanakan kian sebelumnya atau  seolah-olah ia (Sekhe Ato Gulo,Red) telah di rampok oleh OTK ( Orang Tak Dikenal).

            Menurut Sekretaris PNPM-MP Desa Lolofaoso Kecamatan Moi Kabupaten Nias Barat Agustanima Halawa yang di temui wartawan mengatakan Pada saat penerimaan Dana PNPM-MP Tahap Ke  II tersebut  Jelas saya terima sebesar Rp 117.900.000,- dan pada saat itu juga Ketua TPK PNPM-MP Desa Lolofaoso mengamSP Aktuall di tangan saya dengan mengatakan pada saat rapat di desa disitu saya akan serahkan uang ini,tegasnyaa.

            Informasi yang  didapatkan Wartawan SP Aktual dari warga masyarakat Desa Lolofaoso Kecamatan Moi Kabupaten Nias Barat mengatakan, Pada rapat MDPJ beberapa waktu lalu yang di laksanakan di rumah Bendahara Agustanima Halawa Rorogo Faruwu, S.Pd, Selaku Camat di Kecamatan Moi Kabupaten Nias Barat   berjanji bahwa Camat yang mengantar  uang dana PNPM-MP tersebut di desa lolofaoso, Namun hingga sampai diturunkan berita ini belum ada kabar dari Camat Moi maupun dari Ketua TPK Desa Lolofaoso.

            Modus perampokan atas diri Ketua TPK PNPM-MP Desa Lolofaoso Sekhe Ato Gulo diduga keras Modus Rekayasa dimana Ianya sudah merencanakan kian tindakan tersebut. Secara Logika kalau kita dirampok orang apakah kita tidak melakukan perlawanan atau berteriak? HaSP Aktuals itu kalau kita di bacok seorang perampok  bekas bacokan bukan seperti yang dialami olek Ketua TPK PNPM-MP Desa Lolofaoso yang di perkirakan lukanya ngak sampai 5 cm dalamnya sehingga hanya beberapa hari saja sudah sembuh. Kan Aneh ?

Hal ini dikatakan salah seorang warga masyarakat DEsa Lolofaoso Kecamatan Moi Kabupaten NIas yang masih ngak mau ditulis namannya di Koran ini, itupun katanya kita serahkan kepada pihak penegak hukum apakah Ketua TPK PNPM-MP Desa Lolofaoso jelas di rampok?

Selanjutnya beberapa menit sebelum terjadi perampokan tersebut terhadap Ketua PNPM-MP Desa Lolofaoso Kecamatan Moi Kabupaten Nias Barat, Salah seorang sumber yang layak di percaya bahwa Ianya (Sekhe Ato Gulo) selaku Ketua TPK PNPM-MP Desa Lolofaosa  sedang berhenti di tempat kejadian Perkara tersebut dan saat itu masih dalam keadaan sehat.

Masyarakat Desa Lolofaoso Kecamatan Moi Kabupaten Nias Barat samngat mengharapkan kepada Camat Moi serta Ketua TPK PNPM-MP Desa Lolofaoso segera mengadakan pertemuan bersama dengan seluruh warga untuk menindaklanjuti program PNPM-MP dalam hal pembangunan rabat beton badan jalan di desa tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah L-Fraksi Kepulauan Nias Yusman Zendrato menegaskan Meminta kepada Kapolres Nias agar mengusut tuntas mosud preampokan tersebut karena di duga keras hal tersebut Rekayasa. Dan dimnta kepada Camat Moi Rorogo Faruwu,S.Pd agar mempertanggungjawabkan janjinya pada saat rapat  MDPJ bulan yang lalu.

Ditegaskan kepada Kapolres Nias agar mengirim Intelijennya di wilayah tersebut dalam membongkar kasus ini karena SP Aktualla hal ini tidak di tuntaskan dengan secepatnya maka akan diduga pasti akan terulang hal-hal semacam ini di desa-desa yang lain, apalagi modus kayak begini bujkan hal baru bagi warga masyarakat nias yang sudah makan garam di dunia persilatan khusunya Kepulauan Nias. .( FN)

Read more »

Kadis Perindag Tuding Parkir Terima Setoran, Area Taman Endog Makin Semrawut, Dinas Terkait Jangan Tutup Mata

Sumedang, SPA -  Taman Endog ( telur-red) sebagai  taman kota Sumedang  mestinya bisa mencerminkan simbol kebanggaan masyarakat, karena lokasi itu merupakan salah satu tempat yang bisa menjadi ciri khas warga selain  makanan  tahu yang sudah melegenda. Namun rupanya hal itu tidak dirasakan lagi saat ini karena di seputar area itu telah ‘tumbuh’ para PKL (Pedagang Kaki Lima-red) yang hampir menenggelamkan taman yang pernah menjadi kebanggaan kota Sumedang sehingga akhir-akhir ini terkesan semrawut. Penilaian kesemrawutan itu  tercuat dari Kepala UPTP Parkir Dedi Suryadi S sos, Msi ketika dikonfirmasi Jumat (17/3) di kantornya, “ Saya sangat sareukseuk ( tidak enak dipandang-red) melihat suasana Taman Endog sekarang dengan munculnya para PKL di seputaran area itu, hal itu sangat mengganggu keindahan kota”, ujarnya. Lebih jauh  ia mengatakan, “Padahal mestinya menurut SK Bupati No. 551/22/Sk. 26-DLLAJ/1998 tempat itu khusus menjadi area perparkiran dan bukan tempat para PKL”. Makanya tidak heran jikalau ada upaya penertiban terhadap  tempat itu  ia dengan tegas sangat mendukung sekali, “Saya sangat mendukung bahkan mungkin saya-lah orangnya yang pertama menyatakan dukungan terhadap upaya penertiban  tempat itu”,ujarnya.

            Selain Taman Endog menurut Dedi tempat yang mestinya jadi area parkir  bedasarkan SK Bupati itu yaitu di depan BRI Kota Kaler yang sekarang  pun disinyalir telah  berubah fungsi menjadi tempat munculnya para PKL. Menurut keterangan Kep. UPTD itu ternyata upaya pembenahan ke arah  itu  pernah dilakukan sampai ke tingkat Asisten Daerah Bidang Pembangunn yang saat itu pertemuanya dipimpin  oleh Dede Hermasah. Menurutnya pada saat itu  para dinas terkait pun   hadir namun hasilnya sampai saat ini tidak terealisir bahkan di tingkat DPRD pun pernah dibicarakan  namun hasilnya sama, “ Entah apa kendalanya, saya tidak tahu”, ujarnya.

            Padahal kalau pihak Pemkab Sumedang jeli dan bisa meyelesaikan permasalahan ini maka kontribusi  perparkiran  terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa lebih meningkat. Menurut Dedi sampai saat ini kontribusi PAD dari Perparkiran sesuai data di UPTD parkir dari target Rp 327 juta- an di tahun 2011 baru bisa ‘menyumbangkan’ sebear Rp 263 juta-an atau sekitar 63%  hal itu ada kenaikan sebesar  10% dibanding tahun 2010, dan sampai dengan Maret 2012 ini  baru mencapai 15% dari target yang sama di tahun 2011 yaitu sebesar Rp 327 juta juga,

 Dengan adanya pembenahan terhadap tempat yang  fungsi pokoknya jadi lahan parkir  sesuai SK Bupati Sumedang tentang “Penetapan Kawasan Taman Sumedang Tandang ( Taman Kota ), Pasar Sandang, dan Pasar Inpres di Kelurahan Kota Kaler Kec. Sumedang Utara sebagai kawasan parkir khusus”, maka  diharapkan kontribusi perparkiran terhadap PAD Sumedang akan meningkat. Namun tentunya hal yang harus diperhatikan selain melakukan pembenahan itu yaitu pengelolalan manajerial SDM ( Sumber Daya Manusi) juga potensi lahan parkir yang baru.

Mengenai wacana adanya tudingan miring bahwa pihak UPTD Parkir pun menerima juga setoran dari para PKL, Dedi Suryadi secara tegas menolak  hal itu  seraya mengatakan, “ Saya tidak tahu menahu kalau pungutan  itu terjadi tetapi yang jelas retrtibusi parkir dipungut dari  para pengendara kendaraan yang memakai lahan parkir sebagai sarana tempat  menyimpan kendaraanya”, ujarnya jelas.      

Terkait dengan hal tersebut diatas menurut Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumedang  Dedi Ramdan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya Senin (19/3) mengatakan, “Saya sangat  setuju dilakukan penataan terhadap PKL yang ada di Taman Endog karena saya juga merasa  “sareukseuk” melihat pemandangan itu,  tapi bukan berarti menghilangkan para PKL cuma kita menata saja di tempat yang semestinya”,ujarnya. Selain itu pihak terkait lainya seperti Pol PP pun menurut D. Ramdan harus turut melaukan penertiban dan lebih jauh ia mengatakan, “ Saya sekarang mau melakukan pembenahan itu dengan sistem knockdown ( dibuka saat dipakai dan ditutup kembali saat tidak digunakan-red), dan upaya itu sekarang sudah berbentuk proposal“, uacapnya seraya menunjukan proposal dimaksud. Selanjutnya ia menuding parkir  karena menurut D. Ramdan mensinyalir petugas parkir malah justu menarik setoran dari para PKL itu, makanya ia merasa kaget bila pihak UPTD parkir tidak mengetahuinya.” Saya punya buktinya kok kalau petugas parkir memungut retribusi”, ujarnya tegas.

“ Selain itu untuk menganalisanya gampang saja kok tinggal lihat saja dari laporan keuanganya dan untuk wilayah taman endog kontribusinya berapa terus bandingkan dengan lahan yang tersedia yang benar-benar digunakan untuk parkir”,pungkasnya. (Jeky)             

Read more »

Penggelembungan Dana BOS SD Siswa Siluman Tahun Ajaran 2010-2011 Disdik Kab. Bandung Perlu Diawasi

Bandung, SP Aktual,- Demi terwujudnya kemajuan pendidikan di berbagai aspek agar program pemerintah tercapai yaitu untuk mencerdaskan sumber daya manusia lewat pendidikan berjalan dengan semestinya seiring itu pula, berbagai kucuran dana yang diberikan ke sekolah baik dari pemerintah pusat, propinsi maupun daerah lewat dana BOS (Bantuan Operasional Siswa).

Di titik itulah ujian moral bagi kepala sekolah dalam penerimaan uang dana BOS untuk dikelola sesuai dengan RAPBS, dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Namun tidaklah semudah itu karena tolak ukurnya kembali ke para pejabat atau kepada Kepala Sekolah yang diberikan amanah budaya korupsi telah mengakar dimana-mana tidak melihat siapa-siapa? Untuk kepentingan apa? Tak kala ada celah yang bisa dibidik dan aman bersama kronisnya. Di situlah korupsi berjalan. Hasil temuan control sosial untuk sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bandung. Seperti halnya hampir tiap kecamatan menemukan banyak kejanggalan masalah penggelembungan jumlah siswa pada ajaran tahun 2010-2011. Hampir di beberapa sekolah, di tiap Kecamatan dibandingkan data pencairan dana BOS pusat dengan data BOS sekolah maupun UPTD. Banyaknya data pencairan dana BOS pusat sudah tidak asing lagi untuk didengar atau dilihat dengan kasat mata. Karena beberapa sekolah dasar yang ditemui kerap memberikan alasan yang ringan dan mudah cukup berkata “akan dikembalikan kelebihan siswa dari dana BOS pusat tersebut. Namun Kepala Sekolah merasa kebingungan dalam pengambilan dana BOS tersebut. Ada juga yang berbicara dalam dilebihkannya jumlah siswa dengan alasan mengantisipasi siswa baru bila ada pindahan dari sekolah lain”. Selain itu ada juga yang sudah mengembalikan melalui nomor rekening 1069 1015 7013 5637 atas nama Ketua Tim Manajemen BOS Bidang Pendidikan Kabupaten Bandung. Tutur salah seorang kepala sekolah.

Di samping itu ada motif baru lagi menggelembungkan jumlah siswa dengan cara siswa ditidak naik kelaskan dari sebagian besar sekolah dasar (SD) tingkat ketidaknaikkan siswa tahun 2010-2011 semakin meningkat menduga itu salah satu motif baru, agar dana BOS tersebut tidak berkurang kuotanya selain itu siswa yang keluar atau pindah.

Mungkin cara terdahulu seperti itu sudah tidak masuk akal lagi, ironisnya ini pendidikan yang administrasinya harus jelas dan itu sendiri apabila sekolah banyak tidak naikkan anak didiknya bagaimana pola mendidik guru apakah cara guru mengajar tidak benar? Kembali ke sekolah itu sendiri untuk mempertanggungjawabkannya di mata masyarakat orang tua muridnya. Kalau melihat anak didinya tidak berhasil mungkin diduga cara itu yang sekarang gencar-gencarnya dilakukan di tiap sekolah khususnya di lingkungan UPTD kecamatan, memanipulasi dana BOS karena jumlah siswa diperkirakan dalam satu SD ada yang 2 s/d 20, malahan ada yang lebih dari 20 siswa kelebihannya tidak naik kelas dan yang menjadi tanda tanya besar mengapa rata-rata yang tidak naik kelas hanya kelas 1, 2, 3, 4 dan 5, sedangkan kelas 6 hampir 100% lulus semua. Menurut logika mungkin untuk kelas 6 agak sedikit berisiko terutama dalam mengelola ijazahnya. Dengan berbagai alasan tanpa diberikan sangsi yang membuat jera, karena itu terjadi berulang-ulang. Dimanakah rasa kejujuran seorang pemimpin kalau selalu berbohong dengan memberikan data siswa siluman, sepantasnya seperti itu harus ada penindakan oleh aparat yang berwenang. (ar)

Read more »