Tak Masuk Akal Ruang Rapat Banggar Rp 20 M

Jakarta, SP Aktual,-   Anggota Banggar DPR telah memiliki ruang rapat baru. Anggaran pembangunan ruang baru sebesar Rp 20 miliar dinilai tak masuk akal.

"Ruang rapat Banggar ini dipindahkan dari nusantara I ke Nusantara II. Padahal Ruang rapat Banggar di Nusantara I sebetulnya masih layak untuk dipergunakan sebagai rapat anggota Banggar. Dengan anggaran pembangunan Rp 20 miliar, itu jelas tidak masuk akal," tutur Kordinator Investigasi dan Adokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers kepada wartawan, Selasa (10/1/2012).

Ia mengaku sangat prihatin dengan renovasi ruang rapat Banggar sebesar Rp. 20 miliar. Seharusnya orang-orang Banggar, pada tahun 2012 bukan mengutamakan pembangunan ruang rapat, tetapi seharusnya lebih mengutamakan dan memperjuangkan kebijakan anggaran pro rakyat.

 

"Pembangunan renovasi ruang rapat banggar sebesar Rp.20 miliar hanya membuang-buang duit pajak rakyat saja, dan hanya pemborosan anggaran saja. Lihat saja, orang-orang Banggar sering melakukan rapat, daripada di Gedung DPR lebih banyak rapat di luar gedung DPR alias rapat-rapat di hotel-hotel mewah," papar Uchok.

Renovasi Ruang Rapat Banggar memang diam-diam telah usai Desember lalu. Pengumuman pembukaan lelang bulan Oktober lalu dengan nomor pengumumakan lelang 523111/MUM_U/BANGGAR/03/GP/ 2011. Alokasi anggarannya sebesar Rp.20.370.893.000 dipandang terlalu mewah.

"Seharunya orang-orang banggar yang mewakili rakyat lebih elegan mengutamakan kesederhanaa dalam menata ruang rapat mereka bukan dengan selera kemewahan agar publik tidak semakin membenci DPR," kritiknya.

"Stop program-program dan anggaran yang mahal karena akan menciderai rasa keadilan anggaran, dan seharusnya, bukan memberikan kemewahaan pada gedung DPR, tetapi, lebih memperjuangkan aspirasi rakyat miskin,"tandasnya.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie menuturkan kemewahan ruang rapat Banggar DPR seharga Rp 20 miliar sangat menyakiti rakyat. Baginya KPK perlu menelusuri detail proyek kontroversial ini.

"Apapun kemewahan itu jelas menyakiti hati rakyat. Saya nggak suka barang-barang impor, kita harusnya mengutamakan produk lokal," protes Marzuki.

Marzuki mengaku tidak tahu menahu pembangunan ruang banggar DPR tersebut. Baginya proyek tersebut tak rasional secara anggaran.

"Tidak masuk akal. Konsultan yang menawarkan barang mahal sudah nggak ada nasionalisnya, hanya mengejar rupiah saja," tudingnya.

Ia berharap aparat terkait mengusut pengadaan ruangan mewah ini. Baik BPK maupun KPK diminta mengambil langkah konkret. "Saya minta BPK untuk mengaudit, kalau di luar standar gedung negara, dan ada bukti mark up, segera saja serahkan ke KPK," tandasnya.