Jakarta, SP Aktual,-
Survei integritas publik yang dikeluarkan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan masih terdapat praktik suap di tiga
kementerian, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
Hasil survei integritas publik tersebut, menurut pimpinan
KPK M Jasin dilakukan terhadap 89 instansi pusat, vertikal, dan daerah dengan
responden mencapai 15.540 orang. Ia mengatakan, jumlah layanan yang disurvei
mencapai 507 unit, dengan margin error pada survei tersebut mencapai 5%.
Survei KPK menyebutkan, Kementerian Agama memiliki indeks
integritas mencapai 5,37, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencapai
5,44, sedangkan nilai integritas untuk Kementerian Koperasi dan UKM mencapai
5,52.
“Secara spesifik layanan-layanan masyarakat di tiga
kementerian masih bernuansa suap dan gratifikasi,” ujar Jasin di Jakarta, Senin
(28/11).
Jasin mencontohkan proses pendaftaran izin penyelenggaraan
ibadah haji khusus, perpanjangan izin KBIH, pelayanan data akses pasar domestik
di Kementerian Koperasi dan UKM, dan izin penggunaan tenaga kerja asing di
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KPK juga mengeluarkan hasil survei
integritas layanan publik terbaik dari 10 instansi pemerintahan.
Menurut Jasin, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
memiliki nilai tertinggi mencapai 7,80, posisi selanjutnya Kementerian
Kesehatan dengan nilai 7,52, PT Jamsostek 7,52, Kementerian Perindustrian 7,51,
PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok 7,50, Kementerian Perhubungan 7,47, dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 7,46.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian 7,45, Kementerian
Komunikasi dan Informatika 7,43, dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan
nilai 7,41. Rencananya KPK akan memberikan pemaparan kepada tiga Kementerian
yang memiliki nilai integritas pelayanan publik terendah pada 6 Desember 2011
mendatang.
0 komentar:
Posting Komentar