MERETAS JALAN MENUJU CIREBON MANDIRI

Duet Jaja & Nana membangun daerah

Cirebon, SP Aktual,- Dasar pemikiran mendirikan daerah otonom baru Provinsi Cirebon diawali stigma pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, terutama rakyat termarginal seperti kaum tani, nelayan dan buruh migran yang menghiasi setiap sudut lorong kota, padahal potensi  sumberdaya alam Cirebon sangat melimpah. Sementara dalam kenyataanya kini tantangan dan persaingan hidup dalam berbagai lini kehidupan semakin terasa kian tajam, baik industri, perdagangan dan jasa serta sendi-sendi kehidupan lain sebagai akibat dari lemahnya kebijakan pemerintah yang dianggap kurang bijak (dalam tanda kutip/red) dan konsekwensi perdagangan bebas di era globalisasi.   

                Berangkat dari fenomena nyata tersebut serta amanat yang dibebankan di pundak keduanya dari tokoh masyarakat         se - ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan/ red), mereka lewat media Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) bahu - membahu memelopori gerakan kreatifitas daerah untuk membangun kemandirian, baik secara ekonomi dan budaya selaras dengan potensi unggulan yang dimiliki daerah masing-masing. Pandangan jauh kedepan untuk menumbuhkan perekonomian berkelanjutan dengan bertumpu pada kekuatan potensi daerah menjadi misi bersama.

                ” Upaya menggali  dan mengoptimalkan potensi daerah bisa menjadi masukan penting untuk mendapatkan ikon suatu daerah. Karena selain mendapatkan manfaat nyata berupa pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat, kesejahteraan masyarakat secara otomatis akan terkatrol dengan sendirinya,” ungkap kandidat gubernur pertama Provinsi Cirebon, DR. Jaja Sutrija MED. Bagi Jaja, ikon daerah menjadi sangat penting dan bagus manakala sanggup membuat suatu daerah tampil lebih eksotis dan atraktif, sehingga mampu menarik investor untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya.

                “ Investor akan masuk bila branding suatu daerah dikenal baik. Karena selain infrastruktur yang memadai, proses perizinan yang mudah, manajemen pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efesien juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah,” tandasnya.

“ Kita akan fokus prioritas pembangunan di wilayah III Cirebon berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah. Sehingga nantinya antar wilayah spesifikasi prioritas pembangunanya bisa berbeda. Dengan demikian multifier effect (efek domino/red) yang ditimbulkan dan hasilnya semakin beragam, ujung-ujungnya PAD meningkat dan masyarakat terjamin kesejahteraanya,” lanjut Jaja.

                “ Pola pembangunan dengan bertumpu pada keunggulan komparatif wilayah bisa memacu suatu daerah menjadi Engine growt (mesin pertumbuhan /red) bagi daerah sekitarnya bahkan bisa sampai ke kancah regional. Wilayah Cirebon akan kita dorong untuk menjadi mercusuar pembangunan, kiblat bagi provinsi lain di Indonesia. Sebab selain memiliki keunggulan komparatif berupa letak geografis yang strategis, Cirebon juga memiliki keunggulan karakteristik, topografis serta sumberdaya alam yang melimpah berupa hasil laut, bahan tambang mineral, minyak dan gas yang bila dikelola dengan baik dan benar pasti dapat memberikan manfaat yang nyata secara ekonomi, sehingga dilirik investor domestik dan mancanegara,” urai Deputi Menpora bidang kepemudaan ini.

                “ Majalengka akan kita plot menjadi sentra budidaya ikan air tawar terbesar di jawa barat selain pusat pertanian. Kuningan dengan keindahan alamnya kita dorong jadi destinasi (tujuan wisata/red) utama pariwisata, baik wisata alam maupun wisata agro. Sementara untuk Cirebon tetap sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa. Sedangkan untuk Indramayu tetap akan kita pertahankan sebagai lumbung padi Indonesia di Jawa Barat, kedepan akan kita jadikan Abu Dabi nya Indonesia karena kekuatan sumber minyaknya yang melimpah, “ beber Jaja.    

                Sementara itu ketua umum P3C, Drs. Nana Sudiana Ssn. MPd. lebih menyoroti pelaksanaan tata kelola pemerintahan ideal yang  selama ini belum dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat wilayah Cirebon.

 “ Good governance tidak boleh hanya sebatas jargon belaka,” keluhnya.   Menurutnya prilaku pejabat yang selama ini dikenal hanya lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan koleganya akan sangat sulit memikirkan keberhasilan kesejahteraan masyarakatnya. Cara pandang  (mindset/red) penguasa yang selama ini dikenal senantiasa ingin dilayani harus diberangus, karena pejabat publik kewajibanya melayani dan bukan dilayani,” tegas Nana.

 “ Daya tarik investasi suatu daerah tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan sumberdaya alam dan melimpahnya tenaga kerja semata, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen pengelolaan pemerintah yang baik, “ jelas Nana  ketika dimintai pendapatnya tentang sosok ideal pejabat pelayan publik. (atin)